Skip to main content

MEMBANGUN GOOD GOVERMANCE ERA REVORMASI


Opini - Reformasi seharusnya jadi batu pijakan untuk Indonesia ke arah Good Govermance, bukan malah menyuburkan para penguasa yang bertindak seenaknya sendiri, KKN yang semakin merajalela merepotkan para aparat untuk memberantasnya, lantas harus bagaimana
jika KKN ini terus berkembang tumbuh dan mendarah daging di bangsa ini ? Jawabannya hanya ada pada mereka yang memerankannya.
Kalau kita kaji Bagaimana kondisi good governance di Indonesia? Berbagai assessment yanbg diadakan oleh lembaga-lembaga internasional selama ini menyimpulkan bahwa Indonesia sampai saat ini belum pernah mampu mengambangkan good governance. Mungkin karena alasan itulah Gerakan Reformasi yang digulirkan oleh para mahasiswa dari berbagai kampus telah menjadikan Good Governance, walaupun  telah menjadikan Good Governance, walaupun masih terbatas pada Pemberantasan Praktek KKN (Clean Governance). Namun, hingga saat ini salah satu tuntutan pokok dari Amanat Reformasi itupun belum terlaksana. Kebijakan yang tidak jelas, penempatan personl yang tidak kredibel, enforcement menggunakan, sertra kehidupan politik yang kurang berorientasi pada kepentingnan bangsa telah menyebabkan dunia bertanya apakah Indonesia memang serius melaksanakan good governance?
Tidak perlu disanggah lagi bahwa Indonesia Masa Depan yang kita cita-citakan amat memerlukan Good Governance seperti yang dikonsepsualisasikan oleh IIAS. Pengembangan good governance tersebut harus menjadi tanggungjawab kita semua. Dalam kondisi seperti sekarang, pemerintah, yang selama ini mendapat tempat yang dominan dalam penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi, sukar diharapkan secara sadar dan sukarela, akan berubah dan menjelma menjadi bagian yang efektif dari good governance Indonesia. Karena itu pembangunan good governance dalam menuju Indonesia Masa Depan harus dilakukan melalui tekanan eksternal dari luar birokrasi atau pemerintah, yakni melalui pemberdayaan civil society untuk memperbesar partisipasi berbagai warganegara dalam peneyelenggaraan pemerintahan.
Kekuatan eksternal kedua yang dapat “memaksa” timbuilnya good governance adalah dunia usaha. Pola hubungan kolutif antara dunia usaha dengan pemerintah yang terlah bnerkembang selama lebih 3 dekade harus berubah menjadi hubungan yang lebih adil dan terbuka.
Kunci untuk menciptakan good governance menurut pendapat saya adalah suatu kepemempinan nasional yang memiliki legitimasi dan dipercayai oleh masyarakat. Karena itu mungkin Pemilu yang telah memilih Pimpinan bangsa secara secara langsung, adil dan jujur dapat menjadi salah satu jawaban bagi terbentuknya pemenyelenggaraan pemerintahan yang baik. Itu pun kalau Pemilu tersebut mampu memilih seorang yang kredibel, yang mendapat dukungan popular, dan yang visioner dan kapabel sebagai Presiden. Sayangnya harapan tersebut belum terealisasi, setelah beberapa lama Presiden yang paling memiliki legitimasi terpilih. (Imam Munandar)

***

Comments

Popular posts from this blog

TEKNIK PENYUSUNAN SOAL PILIHAN GANDA (PG), BENAR SALAH, DAN MENJODOHKAN

A.Teknik dan Kaidah Penyusunan SoalPengertian soal dalam pembelajaran tidak dapat dipisahkan dengan pengertian tes. Soal sebagai bentuk tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu dengan cara dan aturan aturan yang sudah

TEORI PRODUKSI DAN BIAYA PRODUKSI